Jempolr

Peminat Sarjana Mengajar Kemendikbud Sepi
PTN Mulai Persiapkan Sertifikasi Guru
Rabu, 24 Juli 2013 , 07:11:00

JAKARTA - Beberapa tahun belakang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengadopsi program sarjana mengajar yang dicetuskan Universitas Paramadina. Program itu dipakai pemerintah untuk menyuplai kekurangan guru di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Sayangnya peminat program ini sepi.

Di antara kampus negeri yang mendapatkan program sarjana mengajar di kawasan 3T (SM3T) adalan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Rektor UNJ Bedjo Sujanto menuturkan, minat mahasiswa tingkat akhir yang ingin mengikuti program SM3T di kampusnya sangat rendah. "Tren di kampus-kampus perkotaan, apalagi di Jakarta, peminat program SM3T memang rendah," katanya di komplek UNJ kemarin.

Bedjo mengatakan pendaftar program SM3T periode terakhir di UNJ hanya sekitar 200 orang. Sedangkan di kampus lain yang ada di luar Jawa, peminat program SM3T begitu besar. Bedjo sedang meneliti kenapa peminat program SM3T di kampus-kampus perkotaan sangat minim. Padahal program ini cukup mulia, yakni menjadi guru di daerah tertinggal. Pemerintah juga menanggung biaya hidup serta memberikan komisi selama program SM3T.

Perkiraan sementara Bedjo, minat mengikut program SM3T di kampus perkotaan rendah karena banyak alternatif pekarjaan lain. "Di perkotaan, lulusan FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, red) tidak semata-mata nanti bakal bekerja menjadi guru. Banyak alternatif pekerjaan lainnya jika di perkotaan," tandasnya. Dia lantas membandingkan dengan pelamar SM3T di kampus-kampus negeri di Sumatera. Bedjo mengatakan jumlah pendaftar SM3T di PTN di Sumatera bisa mencapai ribuan pelamar di setiap kampus. Tingginya peminatan program SM3T di kampus-kampus daerah itu disebabkan karena alternatif pekerjaan untul sarjana pendidikan masih sedikit.

Bedjo mengakui program SM3T ini dalam jangka pendek bisa mengatasi kekurangan guru di daerah-daerah khusus. Tetapi untuk program jangka panjang, penyediaan guru di daerah-daerah 3T harus dijalankan secara reguler. Yakni menempatkan guru-guru tetap. Selain itu Bedjo juga memaparkan persiapan pelaksanaan sertifikasi guru (pelatihan dan latihan profesi guru/PLPG). Dia mengatakan UNJ merupakan salah satu PTN yang ditunjuk menjadi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Tahun ini UNJ mendapatkan kuota peserta PLPG sebanyak 14 ribu guru.

Pelatihan untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu dijalankan selama 10 jam per hari selama sembilan hari. Bedjo menuturkan empat jam diantara 10 jam per harinya ini akan diisi materi kurikulum 2013. "Kita sudah siap menjalankan PLPG. Kemungkinan pertengahan Agustus atau setelah lebaran," kata dia. Kampus negeri lain yang ditunjuk menjalankan PLPG adalah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Rektor UNY Rochmat Wahab mengatakan, kampusnya mendapatkan peserta PLPG sekitar 6 ribu guru. "Kita bekerjasama dengan hotel. Peserta PLPG kita tempatkan di hotel," katanya. Keterangan itu sekaligus membantah bahwa selama ini kondisi asrama guru peserta PLPG buruk.

Rochmat mengatakan peserta PLPG di kampusnya didominasi guru TK dan SD. "Dosen-dosen pelatih PLPG sudah siap. Kami juga memulai pertengahan Agustus," tandasnya. Peserta yang lulus PLPG berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Guru yang telah mengantongi sertifikat pendidik dan memiliki beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per pekan, berhak mendapatkan tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi. Untuk guru PNS besaran tunjangan profesi adalah satu kali gaji pokok. Sedangkan guru swasta dipatok Rp 1,5 jua perbulan.
http://www.jpnn.com/read/2013/07/24/...endikbud-Sepi-



Guru di Daerah Terpencil Masih Kurang
Rabu, 03 Juli 2013 10:54 wib

JAKARTA - Pembukaan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2013, digelar di Istora Senayan Jakarta. Dalam pembukaan tersebut dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kondisi guru saat ini dinilai belum merata. Hal tersebut disampaikan salah seorang anggota PGRI dari Propinsi Bengkulu, Jhony. "Kalau di kota, gurunya sudah cukup memadai, cuma untuk daerah terpencil, masih kurang," kata Jhony di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2013).

Jhony mengungkapkan, kurangnya guru di daerah terpencil Bengkulu seperti di Pulau Enggano, disebabkan kebanyakan guru di daerah terpencil pindah ke daerah perbatasan. "Seharusnya orang dinas pendidikan bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan jumlah guru. Jangan KKN di otonomi daerah ini yang ditinggikan," jelasnya. Jhony pun berharap pada pemimpin PGRI yang baru kelak bisa memperhatikan tidak hanya pada kesenjangan guru, tetapi juga pada kesejahteraan guru. "Saya berharap pada pimpinan agar terus bisa memperhatikan guru, terutama soal tunjangan daerah untuk guru dan kebutuhan guru di daerah terpencil," pungkasnya.
http://news.okezone.com/read/2013/07...l-masih-kurang




Kemendikbud akan Tambah Guru ke Daerah-daerah Terpencil di Indonesia
Selasa, 09/04/2013 00:11 WIB

Manokwari - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menambah guru-guru di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Penambahan guru ini akan dilakukan melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T). "Program ini sudah berjalan dan rencananya akan kita tambah lagi pengajarnya," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh usai bertemu dengan 46 guru-guru di daerah terpencil di Manokwari, Papua Barat, Senin (8/4/2013).

M Nuh mengatakan, pada tahun ini rencananya ada 3.000 orang guru yang disebar di daerah-daerah terpencil. Jumlah ini akan ditambah lagi sebanyak 1.000 hingga 1.500 orang. "Kita akan tambah jumlahnya, melaui APBNP," katanya. M Nuh mengatakan, para sarjana yang telah selesai mengikuti program SM3T ini nantinya dapat terus menjadi guru atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. "Yang pasti mereka tidak mengganggur," katanya. M Nuh mengatakan, para guru ini akan disebar di berbagai wilayah seperti di NTT, Aceh, Maluku Utara dan juga di Papua dan juga di kawasan Kalimantan. M Nuh meminta para peserta program SM3T ini bisa memberikan informasi mengenai kondisi tempat mereka mengajar seperti kondisi bangunan, kondisi murid dan juga kendala-kendala pengajaran selama di daerah terpencil. "Saya juga minta koordinat sekolah dilaporkan juga, sehingga kita benar-benar bisa tahu kondisi yang ada di lapangan," katanya.

M Nuh bertemu dengan puluhan peserta SM3T di SMA Negeri Warmare, Manokwari, Papua Barat. Sekolah ini berjarak sekitar dua jam dari pusat kota Manokwari. Saat tiba M Nuh disambut oleh tarian khas Papua dan diarak menuju ke ruang kelas yang dijadikan ruangan pertemuan.

Saat berjalan ke ruang pertemuan M Nuh dikalungi bunga. Kemudian dua orang siswi yang mengenakan seragam batik sekolah menggandeng M Nuh untuk memasuki ruang kelas yang sudah disediakan sebagai ruang pertemuan. Dalam ruang pertemuan itu sudah menunggu puluhan guru-guru peserta program SM3T yang mengajar di pelosok Manokwari. M Nuh kemudian berbincang-bincang dengan para peserta program SM3T tersebut.
http://news.detik..com/read/2013/04/...l-di-indonesia





Tunjangan Guru Terpencil Dihapus, Banyak Pengajar SD “Terpencil” Mengeluh
Tue May 21, 12:02 pm

Gunungkidulonline.com- Menjawab Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Soal Sekolah Terpencil, Bupati gunungkidul mengaluarkan SK Bupati Gunungkidul yang menyatakan tidak ada lagi daerah terpencil di Gunungkidul. Kebijakan tersebut berdampak pada penghapusan tunjangan bagi guru sekolah di wilayah terpencil (gudacil). Akibatnya banyak guru-guru daerah terpencil yang selama ini memperoleh tunjanpun mengeluh.

Tugiran, Staff Pengajar Di SD muhammadiyah Ngangkruk Pilangrejo, menyayangkan Kebijakan ini. Menurutnya Tunjangan Gudacil sangat memotivasi kinerja Guru-guru di daerah pelosok. “Kami Sebagai Guru di daerah Pelosok Sangat menyayangkan kebijakan ini, Sedangkan untuk tahun ajaran 2013 ini kami telah mengajukannya sejak 2012 lalu, dan Sebagiannya telah cair tahun ini”. Katanya. Tugiran Menilai, Bupati Kurang memperhatikan Realita Di lapangan Bahwasanya masih banyak Sekolah ‘terpencil’ di Gunungkidul, Yang Sebagian Pengajarnya Bukan PNS.

Sementara Kepala Sekolah SD Wonolagi Playen, Maksum mengungkapkan, sebanyak 6 guru SD Wonolagi sudah rutin menerima tunjangan sejak 2007 lalu. Tunjangan tersebut dibayar berkala. “Kadang dibayar triwulan sekali kadang per semester sekali” ungkapnya, Senin (20/5/2013). “Kalau tidak ada tunjangan jarang ada guru yang mau ngajar di sekolah pelosok” ucapnya. Miksan berharap pemerintah bisa meninjau kembali kebijakan penghapusan tunjangan demi keberlangsungan sekolah terpencil.
http://gunungkidulonline.com/tunjang...ncil-mengeluh/





Banyak Guru Stres Akibat Kebijakan Pemerintah
Selasa, 09 Juli 2013 , 17:50:00

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo mengatakan, banyak peraturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah terkait guru dan pendidikan, malah membuat guru tertekan bahkan stres. Hal ini disampaikan Sulistyo bersama jajaran pengurus PB PGRI hasil Kongres ke 21 di kantor PGRI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7). Di antaranya Sekjen PB PGRI M Kudrat Nugraha, Wasekjen Dian Maksunah, Sekretaris Departemen Penegakan Kode Etik Muhir Subagja, dan Sekretaris Departemen Komunikasi dan Informasi Basharuddin Toyib. "Banyak kebijakan pemerintah termasuk implementasinya yang membuat guru tertekan. Karena tertekan sering keinginan meningkatkan mutu tidak tercapai. Kalau tertekan positif bisa jadi motivasi, tapi kalau tertekan negatif ini bisa membuat stres," kata Sulistyo.

Kondisi ini menurutnya kotra-produktif dengan upaya meningkatkan profesionalisme guru yang sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan. Sulistyo tidak menampik ada di antara kebijakan tersebut niatnya baik, namun implementasinya kerap membuat guru stres. Sederet kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah yang menurut PB PGRI membuat guru tertekan itu mulai dari beban mengajar 24 jam per minggu tatap muka, sertifikasi guru, pembayaran tunjangan profesi, uji kompetensi guru, hingga implementasi kurikulum.

Bahkan beberapa peraturan seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri, Permen PAN RB Nomor 16 tahun tahun 2009, sistem kenaikan jabatan dan pangkat guru, rekrutmen guru PNS, honorer dan guru swasta, serta data pokok pendidik juga menimbulkan banyak masalah di daerah. Sulistyo mencontohkan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam per minggu yang diatur dalam UU Nomor 14/2005 pasal 35 ayat 2. Ketentuan ini menurut PGRI bertentangan dengan ayat sebelumnya (ayat 1) yang menyebut tugas pokok guru itu merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melatih peserta didik. "Kalau hanya mengajar yang dinilai, berarti yang lain diabaikan. Jadi hasil Kongres PGRI kemarin mengusulkan jalan keluar, yakni merevisi PP 74/2008 tentang guru agar kontradiksi antar pasal dalam UU bisa dikhiri," tegas Sulistyo kembali terpilih aklamasi memimpin PB PGRI dalam Kongres ke 21 PGRI pekan lalu
http://www.jpnn.com/read/2013/07/09/...an-Pemerintah-




Sejuta Guru Masih Berpendidikan Rendah
Jum'at, 12 Juli 2013 , 19:13:00

JAKARTA--Pemerintah memberikan tenggat kepada para guru untuk mendapatkan ijazah D4 atau S1 hingga akhir 2015. Ini sesuai standar guru yang harus berpendidikan minimal D4/S1. "Bagi para guru yang belum memenuhi kualifikasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di mana minimal berijazah D4 atau S1, maka harus secepatnya menyesuaikan standar pendidikannya," kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja dalam keterangan persnya, Jumat (12/7).

Mantan pejabat di Jawa Barat ini mengungkapkan, hingga akhir 2012, masih ada 1.034.080 guru yang kualifikasi pendidikannya di bawah S1 atau D4. Guru dengan pendidikan di bawah S1 atau D4 khususnya yang telah menduduki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang IIId atau pangkat yang lebih tinggi, sampai periode kenaikan pangkat Oktober 2015 dapat diberi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sepanjang memenuhi persyaratan angka kredit yang ditentukan. "Permasalahan di lapangan, berdasarkan ketentuan PP 16 Tahun 1994 dan Kepres 87 Tahun 1999, untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan pendidikan tertinggi D3, kenaikan pangkat hanya sampai IIId," ujarnya.

Lanjut Setiawan, untuk jabatan fungsional tertentu dalam Permenpan 16/2009 jo Permenpan 84/1993 dinyatakan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan paling rendah sarjana. Berdasarkan ketentuan Permenpan 16 Tahun 2009, guru yang pendidikannya belum sarjana kenaikan pangkatnya tidak dapat melebihi IIId. “Kecuali saat mereka ditetapkan, Permenpan ini sudah di atas III/d, dengan catatan tidak dapat naik pangkat lagi,” tandas Setiawan
http://www.jpnn.com/read/2013/07/12/...idikan-Rendah-

Keluhan Guru kepada Wapres Boediono
SABTU, 02 APRIL 2011 | 14:19 WIB


Boediono

TEMPO Interaktif, Jambi - Wakil Presiden Boediono mengharapkan pemeintah daerah merespon setiap keluhan para guru. “Ini bukan cuma urusan pusat, pemerintah daerah harus respon masalah ini. Kepala Dinas Pendidikan harus cek ke lapangan," kata Boediono dalam pertemuan dengan para guru dari beberapa sekolah di Provinsi Jambi, Sabtu, 2 April 2011. Boediono meminta Kementerian Pendidikan Nasional memperhatikan dan melihat kondisi sekolah di daerah terpencil. ''Khususnya sarana dan prasarana harus bisa dipenuhi secara bertahap," kata Wakil Presiden.

Para guru di Jambi mengeluh kepada Boediono. Arpia Ristia, guru SMP Negeri 8 Merangin, Jambi, mengeluhkan fasilitas belajar yang tidak baik. SMP itu telah memberikan pelajaran Teknologi Informasi Komputer. Namun, kata dia, sekolah belum menerima bantuan komputer untuk kegiatan belajar mengajar.

SMPNegeri 8 Merangin, kata Aspia, terletak di kawasan desa terpencil, berlokasi di Kecamatan Jangkat, Merangin. walau demikian, terlihat semangat belajar siswa cukup tinggi. "Kami tetap optimistis mampu menghasilkan lulusan bermutu," kata dia. Keluhan lain dikemukakan Komsari, seorang guru SMP Negeri 2 Batanghari. Padahal kondisi gedung sekolah hanya terbuat dari papan. Gedung sekolah, kata dia, dibangun sejak 1957, hingga sekarang tak pernah berubah, terbuat dari papan. "Padahal sekolah kami sudah dipersiapkan menuju RSBI, apalagi siswa kami berprestasi, beberapa waktu lalu seperti meraih juara IV lomba baca puisi di Bali," katanya.
http://www.tempo.co/read/news/2011/0...epada-Boediono



Dahlan Iskan Dihujani Curhatan Guru & Siswa Daerah Terpencil
Kamis, 07/03/2013 10:07 WIB

Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan menghadiri pertemuan dengan ratusan guru dan siswa daerah terpencil di kantornya untuk memberikan bantuan dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Dahlan dihujani curhatan guru dan siswa seputar masalah pendidikan. "Siapa yang mau bertanya kepada saya?" tanya Dahlan kepada guru dan siswa di kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (7/3/2013).

Menanggapi Dahlan, dengan cepat guru dan siswa mengangkat tangan dan langsung bertanya kepada mantan Dirut PLN ini. Banyak di antara mereka yang mengeluhkan fasilitas sekolah yang tidak layak untuk dihuni puluhan siswa untuk belajar. Lalu bagaimana tanggapan Dahlan? "Rasanya ada program revitalisasi dan pembangunan sekolah di program Kemendikbud. Karena ada anggaran pendidikan sebesar Rp 320 triliun. Saya akan cek nanti di Kemendikbud dan saya akan bilang ke menterinya," tegas Dahlan.
http://finance.detik..com/read/2013/...erah-terpencil

dokter muda pun mengeluh kalau ditugaskan ke daerah terpencil,
karena gaji, fasilitas dan prasarana kesehatan yang sangat payah!
Quote:

Rombongan dokter PTT menuju medan tugas nan berat di daerah pedalaman dan terpencil ...

Demo di Istana, dokter muda mengeluh dikirim ke daerah pedalaman
Senin, 20 Mei 2013 10:56:02


Demo tolak politisasi dokter

Ratusan dokter yang tergabung dalam organisasi Dokter Indonesia Bersatu, demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Sebelumnya mereka menggelar demo di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Pantauan merdeka.com, para dokter yang mengenakan jas putih dan ikat kepala itu dikawal oleh puluhan polisi berseragam. Mereka berorasi sembari membawa spanduk.

Tuntutan mereka yaitu pemerintah harus memperbaiki sektor kesehatan bagi masyarakat. Hal itu karena kesejahteraan dokter hingga kini belum jelas dan baik. "Padahal kalau semua sakit butuhnya dokter. Kami dikirim ke pedalaman tetapi tidak jelas hidup penghasilan kami," kata salah satu orator di atas mobil aksi, Jakarta, Senin (20/5).
http://www.merdeka.com/peristiwa/dem...pedalaman.html


------------------------------------

Emangnya siapa anak muda yang mau susah-susah ke daerah terpencil, selain prajurit TNI yang masih bujangan? Bahkan dalam beberapa kasus di daerah perbatasan, karena ketiadaan guru, prajurit muda itu terpanggil menjadi guru di sekolah-sekolah itu

SOURCE: www.kaskus.co.id