All About KJS,Interpelasi Jokowi,Jokowi mau "nguliahi" DRPD , Sampe KPK Turun!
Jokowi Berang, Penolak KJS tak Punya Jiwa Sosial
Quote:
Spoilerfor Jokowi:
Quote:Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bereaksi keras terutama seputar Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menimbulkan kontroversi dan akan ada pengajuan interpelasi di DPRD.
Jokowi terihat berang. Gubernur yang juga politikus PDI Perjuangan ini menilai pihak-pihak yang enggan melaksanakan program KJS tidak punya rasa sosial/kemanusiaan.
"Itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaan. Dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok. Ini rakyat sendiri ditinggal," tegas Jokowi usai melepas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan delegasi ke Swedia dan AS, di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Jokowi mengatakan, pihaknya menyesalkan sikap-sikap penolakan KJS ini. Harusnya diajak berbicara dan meminta penjelasan. Jokowi mengaku siap memberikan penjelasan itu.
"Kesehatan kan hak rakyat. Kemudian ada yang ganggu-ganggu, kan ganggu-ganggu itu namanya. Ngomonglah, diiajak bicara tiap menit saja kami siap, tiap jam kami buka kok," jelas Jokowi.
Termasuk soal interpelasi DPRD DKI Jakarta. Dia siap jika nantinya dipanggil DPRD. "Ya enggak apa-apa, enggak masalah, wong kami bisa ngejelasin," katanya.
Seperti diketahui, masalah KJS sempat menimbulkan persoalan. Dikabarkan, ada 16 rumah sakit (RS) mundur dari program resmi pemerintah DKI ini. Tapi disebutkan pula bahwa 16 RS itu tidak jadi mundur dan menerima program KJS.
Meski begitu, 32 anggota DPRD DKI mempersoalkannya dan tengah menggalang hak interpelasi (bertanya) kepada gubernur. [yeh]
SUMBER
Quote:
Jokowi Siap 'Kuliahi' Anggota DPRD Soal KJS
Spoilerfor kokowi:
inilah..com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo siap memberikan penjelasan ke DPRD DKI Jakarta, terkait rencana 16 rumah sakit yang memutuskan akan mundur dari program Kartu Jakarta Sehat.
"Ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu kita jelasin INA CBGs itu apa ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu kenapa ada 16 RS itu ada keinginan (keluar dari KJS) meskipun tidak jadi, ya dijelasin. Dijelasin semualah," katanya ditemui di Gedung Balaikota DKI, Senin (27/5/2013).
Seperti diketahui, kabar 16 rumah sakit yang akan mundur dari program KJS, kembali menimbulkan kekisruhan dalam program unggulan Jokowi-Ahok itu. Bahkan, DPRD hingga berencana untuk menggalang hak interpelasi.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu menjelaskan, yang seharusnya dibenahi bukan sistem pembayaran KJS, karena biaya tersebut harus sama di setiap rumah sakit. Namun yang dibenahi adalah sistem biaya operasional yang diterapkan oleh rumah sakit (RS).
"Begini loh, tarif pelayanan penyakit di rumah sakit berbeda-beda. Misalnya cuci darah ada yang Rp 2 juta, ada yang Rp 600 ribu. Mana yang benar? Mustinya kan semuanya harus sama. Kemudian tindakan medis, sakit perut, ada yang diputusin dioperasi, ada yang dengan obat. Sistem itu yang diperbaiki," jelasnya.
Rencananya hari ini, Komisi E DPRD DKI dan Jokowi akan mengelar pertemuan untuk membahas kisruh KJS yang terjadi selama ini. Rencananya, selain komisi E dan Jokowi, rapat juga akan dihadiri Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pertemuan antara Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, anggota DPRD mempertanyakan langkah Pemprov DKI menerapkan pola pembayaran pengobatan melalui sistem Indonesia Case Basic Group's (INA-CBG's) dalam program KJS.
Dalam rapat gelar pendapat yang digelar di Gedung DPRD, dewan pun mempertanyakan alasan Dinas Kesehatan menerapkan INA-CBG's. Bahkan tak sedikit dari mereka yang tidak mengerti dengan INA-CBG's.
Sebelumnya, ke 16 rumah sakit (RS) swasta yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan tarif yang terdapat dalam sistem INA CBGs. Oleh karenanya, DPRD ingin menunggu hasil penyesuaian tarif dapat diselesaikan oleh pihak Dinkes, Kemenkes dan Tim pengawas.[bay]
SUMBER
Quote:
KPK Siapkan Petugas 'Tongkrongi' Kantor Jokowi
Spoilerfor kokowi:
inilah..com, Jakarta - Guna memonitoring dan mencegah adanya tindakan yang berpotensi pada terjadinya korupsi di Pemprov DKI Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan petugasnya di kantor Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, menjelaskan sesuai pasal 7 huruf Undang-Undang KPK, KPK memiliki kewenangan memonitor dan kewenangan supervisi dalam rangka melakukan tindakan pencegahan potensi korupsi di lembaga pemerintahan, termasuk di Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi untuk memaksimalkan sistem pengawasan KPK berwenang mengirimkan pegawai KPK untuk melakukan supervisi. Bahkan, perbaikan sistem yang berpotensi dapat menjadi lahan korupsi," kata Bambang di Balaikota DKI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Ia mengungkapkan, langkah mengirimkan pegawai KPK ke Pemprov DKI Jakarta sebagai bentuk dukungan kepada Gubernur DKI Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki dalam menciptakan reformasi birokrasi yang bersih dari praktik korupsi.[bay]
SUMBER
Quote:
DPRD: Ajukan Interpelasi ke Jokowi Apa Anehnya?
Quote:inilah..com, Jakarta - Pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) oleh anggota DPRD DKI mendapat protes beberapa kalangan. Meski demikian upaya legislatif untuk meminta peranggungjawaban terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS), tidak akan dihentikan.
Anggota DPRD Komisi C Ahmad Husin Alaidrus menegaskan, pihak dewan akan tetap akan mengajukan hak interpelasi meski ada beberapa kalangan yang memprotes pengajuan hak interpelasi. ”Biar saja, kami tetap ajukan hak interpelasi kok, hanya bertanya kepada gubernur, apa anehnya?" kata Ahmad Husin, Senin (27/5/2013).
Ia mengaku pun heran ada anggapan upaya dewan untuk meminta jawaban Gubernur DKI mengenai KJS dinilai telalu berlebihan. "Saya jadi heran, kok DPRD yang dibilang terlalu berlebihan, ini bukan hak angket, cuma meminta jawaban gubernur. Itu saja,” tegasnya.
"Hak interpelasi itu diatur, ada syarat-syaratnya, kok malah dibilang mau menggulingkan gubernur. Siapa yang mau menggulingkan? Itu ngga bener," jelas Husin yang duduk sebagai anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta itu.
Seperti diketahui pengajuan hak interpelasi oleh 32 anggota DPRD DKI Jakarta terkait kisruh yang dialami KJS. Rencananya hari Senin (27/5/2013) siang ini, pengajuan interpelasi dewan akan dibahas oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta apakah memenuhi syarat atau layak dilakukan interpelasi.[bay]
SUMBER
wah wah kasian bpk jokowi ,,, siap2 banyak terima ,,, udh tanggung jawabnya sih ,, hayoo gmna mnurut agan2 ???
SOURCE: www.kaskus.co.id
Categories:
0 komeng:
Posting Komentar