Jempolr

Quote:JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menegaskan menolak tuntutan kerahiman atau ganti rugi lahan sebesar Rp 3 juta per meter. Tuntutan itu diajukan warga di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara, terkait rencana penertiban rumah di bantaran waduk yang akan dilaksanakan Pemprov DKI.

"Kalau kamu menguasai tanah untuk menjual barang loak di tanah seluas 6.000 meter, terus negara harus membayar Rp 3 juta per meter itu jadi Rp 18 miliar. Terus, ada pengusaha alat berat menguasai lahan 2 hektar lebih. Kalau diganti 3 juta per meter itu jadi Rp 66 miliar. Jadi, apakah kita pantas mengganti uang seperti itu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (20/5/2013).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, prinsip Pemprov DKI tetap sama, warga yang menduduki waduk dan sungai harus ditindak dan direlokasi ke rumah susun (rusun) yang telah disediakan DKI. Apabila warga terus bersikeras menuntut ganti rugi, maka Basuki tak heran jika nantinya Monas juga akan dibangun bangunan ilegal.

"Kalau semua minta Rp 3 juta, mending tidak usah bangun rumah lagi. Pokoknya kalau tidak ada izin, pasti anda akan digusur oleh Dinas P2B DKI," kata Basuki.

Apa pun yang dituntut warga bantaran Waduk Pluit, Basuki menegaskan, Pemprov DKI tetap akan menertibkan dua sisi bantaran waduk. Diperkirakan, pembersihan bantaran waduk dari rumah-rumah membutuhkan waktu selama dua tahun.

Di sana Pemprov akan membangun rusun untuk warga bantaran waduk Pluit. Untuk membangun satu rusun, kata dia, membutuhkan waktu 9 bulan sampai dua tahun. Kemudian, warga baru akan direlokasi.

sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Khlwp

Pendapat Kaskusser penghuni waduk pluit
Quote:
Quote:Original Posted By chulaq ?
"SELAMAT MALAM AGAN2 DAN AGANWATI"

dari kemaren gue mau bikin trid tp lupa terus krna sibuk kerja
pas iseng" kaskusan eh ternyata udah ada yg jadi HT

gue disini hanya ingin sedikit meluruskan aja nih buat para kaskuser karna gue adalah salah satu warga yg tinggal di bantaran waduk pluit
(pas di pinggir kali nya)

gue pribadi dan keluarga gue disini sebenernya rela aja sih klo digusur/direlokasikan
tp disini kita berbicara tentang kurang lebih 7000 org yg menduduki tanah di "BANTARAN WADUK PLUIT"
mereka masing2 punya "ARGUMEN, KEPUTUSAN, PRINSIP, dan POLA FIKIR YG BERBEDA"
ditambah lagi kalau ada profokator yg menyuruh warga untuk tetap bertahan dan jangan mau di "GUSUR/DIRELOKASIKAN" dgn alasan yg bermacam"

oke back to to topik
sebagian kecil "BANTARAN WADUK PLUIT" sudah ada yg "DIGUSUR/DIRELOKASIKAN" itu terjadi hanya dalam waktu 1 minggu WOOOW kenapa bisa sebegitu cepat nya ?
1, warga yg sudah "DIGUSUR/DIRELOKASIKAN" tidak mempunya nmr rumah / RT dan RW
2.tim ahok menggunakan system "NEGOSIASI" dimana tim PENGGUSUR berbicara dgn kepala keluarga dari setiap rumah didalam satu ruangan (hanya tim penggusur dan kepala keluarga)

mereka tawar"an harga layak nya pedagang di pasar dan alhasil kepala keluarga hanya dikasih uang 5jt rupiah untuk satu bangunan WTF ??
"mau di ambil ga ? klo ga mau di ambil ttp saya rubuhin ini rumah" begitu lah kata2 yg di lontarkan oleh "TIM PENGGUSUR"

dan sebenar nya berita yg kalian lihat di TV atau KORAN tidak lah 100% benar

seperti judul THREAD yg TS buat ini
"Basuki: Duduki 2 Hektar, Ganti Rugi Rp 66 Miliar, Apa Pantas?"

kenapa pada kata2 di atas saya sebut PENGGUSURAN?
karna "AHOK" hanya memberi kan kata2 "BUALAN" seperti :
"RELOKASI"
WHAT ?? mau di "RELOKASI" ?? "RELOKASI" kemana ? ke rusun ? rusun yg mana ?
semua itu tidak lah jelas

disini kami tidak membicarakan "TANAH" tapi kami mempertanyakan "BANGUNAN"
kami mambangun rumah disini dengan biaya yg tidak sedikit
toh kalau pun ini tanah milik negara.. seluruh tanah yg ada di bumi ini pun milik negara.
lalu "SANG PENCIPTA" kalian anggap apa ?

kalau pun ini tanah milik negara kenapa pas sudah ada kurang lebih 7000 orang baru di permasalahkan ?
lalu siapa yg mau di salahkan dalam hal ini ?
sangat lah jelas bahwa kami tidak melihat papan atau tulisan yg menjelaskan bahwa tanah yg kami duduki milik negara ?

tidak kah kalian berfikir dan prihatin kepada kami ?
kalau pun kami di relokasi ke rusun kami mau mau saja tapi system ahok lah yg membuat kami menolak untuk di relokasi

system rusun yg ahok berikan adalah sbg berikut :
- warga yg direlokasikan kerusun harus membayar sewa 500rb 1bln untuk lantai 1, 400rb 1bln untuk lantai 2. 300rb 1bln untuk lantai 3 dan untuk lantai 5 ke atas hanya membayar 100rb untuk 1bln?
WTF itu bukan rusun bro itu kontrakan
- rusun yg di berikan ahok adalah rusun yg ada di celincing tanjung priok
WOIII jarak dari pluit ke priok itu kurang lebih 25km haruskah anak kami yg masih SD berjalan kaki sepanjang 25km untuk pergi sekolah ?
- kami manusia dan bukan binatang,
jika kalian ingin merelokasikan kami berikan lah surat pemberitahuan kapada kami karna sampai sekarang pun belum ada surat pemberitahuan bahwa kami akan digusur
- duduk dalam 1 meja dengan RT/RW kami dan berbicara lah layak nya pemimpin, itu lah alasan kenapa kami memilih kalian berdua untuk menjadi pemimpin kami
"karna kami yakin kalian mampu menyelesaikan masalah ini"
- tuntutan sebesar 3jt rupiah itu hanyalah kiasan agar kalian mau benar2 turun ketempat kami dan berbicara dengan orang tua kami (RT/RW)
- kami akan sangat senang bila segala sesuatu nya di bicarakan dan di musyawarahkan

Quote:Quote:Original Posted By delfac ?
bener2 nyolot itu orang2 tidak tau diri! kalau tuntutan geblek seperti itu.. wah ya jelas bakal dicontoh sama kaum marginal lainnya yg secara ilegal menempati berbagai lahan pemerintah, atau lahan warga.

ane pribadi peduli dan support warga miskin di seluruh Indonesia... namun tidak terhadap orang2 yg tidak taat akan hukum dan ngawur.




Quote:Original Posted By 64m64n9s ?
coba aja gini deh :

aktifis komnas punya tanah....terus ada yang nempatin secara ilegal..awalnya gubuk...semi permanen, terus jadi permanen....dah gitu merasa jadi si empunya tanah..... kira2 tuh aktifis mau gak gusur penghuni liar tanahnya dengan mengganti rugi senilai tanah dan bangunan yang ada ? hayooooo.....


gitu aja kok repot....mereka teriak HAM...karena itu bukan tanah mereka sendiri.....coba mereka punya.....wah....



Quote:Original Posted By tomymardianto ?

Quote:Original Posted By kurawasan666 ?
terguncang..






bekas bos ane dia gan, dia aja mimpin perusahaan gak becus, kesejahteraan karyawan gak diperhatiin, sampe ane ngemis2 ke HRD...

Quote:Original Posted By denny unity ?
Pantesan komnas ham ngotot belain 'warga' muara baru...
Ternyata ada duid yg gede di sana...
Bayangin kalo 66 milyar dpt komisi 5% aja brarti dpt japuk 3,3milyar...
Pantes aja kalo muka bu siane tebel bgt kayak badak...
Urusan duid kan..
Pasti udh ngebayangin hermes, prada, ke paris haha..


Quote:Original Posted By getrosh ?
yaudah direlokasi aja ke kantor komnas HAM

enak kan gedung bertingkat, ber-ac pula

SOURCE: www.kaskus.co.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan kapabilitas Komnas HAM karena membela pengusaha di Waduk Pluit. Menurutnya, mereka tidak mengerti arti Hak Asasi Manusia, apalagi waktu pertama kali diangkat sempat berebut Toyota Camry.


"Makanya saya bilang, Komnas HAM mau bela ini? Bela orang seperti ini (pengusaha di Waduk Pluit)? Saya meragukan HAM itu apa? Enggak heran bisa berebut mobil Camry itu Komnas HAM," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/5/2013).


Menurutnya, kalau Komnas HAM mengerti arti Hak Asasi Manusia, mereka tidak akan membela pengusaha yang berkuasa di Waduk Pluit. Sedangkan di Waduk Pluit tersebut memang ada pengusaha alat berat dan pengusaha yang menyewakan lahan milik Pemprov DKI tersebut.


Basuki melanjutkan, lahan yang digunakan pun tidak tanggung-tanggung. Pengusaha alat berat menguasai hampir 2 hektare tanah di bantaran waduk sedangkan pengusaha yang mengontrakan kembali lahannya menguasai lahan hampir 6.000 meter.


"Mereka enggak mau digusur dan memanfaatkan warga lain untuk jadi tamengnya," kata Basuki.


Untuk itu, Basuki melihat Komnas HAM kurang memahami arti Hak Asasi Manusia. Apalagi beberapa saat setelah dilantik beberapa bulan lalu, sempat terjadi kekisruhan karena ingin mendapatkan mobil dinas berupa Toyota Camry.


"Heran saya sama anggota Komnas HAM, kalau enggak ngerti HAM. Karena mobil Camry aja bisa berebut. Itu yang saya masalah gitu loh kalo Komnas HAM seperti ini. Siapa yang langgar HAM? Sedangkan data kita komplit tentang warga di bantaran waduk," kata Basuki.


Kalau Komnas HAM seperti ini, Basuki bersedia memberikan kuliah umum untuk membahas pengertian HAM. Dengan begitu, mereka tidak akan membela pengusaha yang malah menzalimi rakyat. "Kita sudah tahu Waduk Pluit. Sudah masuk sekian lama," katanya.

sumber
http://m.kompas.com/news/read/2013/0...y--megapolitan

komnasham bentar lagi KO


wah HT pertama ane

SOURCE: www.kaskus.co.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan warga Waduk Pluit yang tidak memiliki pekerjaan namun menolak direlokasi ke Rumah Susun (Rusun) Marunda. Terlebih, lahan yang diduduki warga bantaran merupakan lahan negara dan harus segera disterilkan untuk melancarkan normalisasi Waduk Pluit yang merupakan program unggulan Pemprov DKI.

"Jadi, kalau anda enggak punya kerjaan, tapi menolak pindah ke Marunda kan aneh. Jadi, anda di Jakarta itu mau hidup apa merampok?" tegas Basuki, di Mall Ciputra, Jakarta, Sabtu (11/5/2013).

Oleh karena itu, Basuki mengatakan, rencananya DKI tak akan lagi menerapkan uang kerohiman atau uang ganti rugi kepada para warga relokasi. DKI hanya memberikan fasilitas rusun untuk mereka.

Basuki mengatakan, warga bantaran membangun bangunan ilegal di bantaran kali, karena tidak memiliki tempat tinggal. Begitu Pemprov DKI memberikan warga tempat tinggal yang lebih layak, seperti rusun, kata Basuki, warga justru merasa seolah didzalimi karena hak mereka diambil.

"Ini haknya yang anda rampok kemarin bagaimana ceritanya mau anda tuntut? Pokoknya nanti di DKI tidak boleh lagi ada uang kerohiman. Jadi kalau relokasi dari sungai dari waduk manapun, tidak ada yang namanya ganti rugi atau ganti untung," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Selain itu, Basuki menjelaskan, Pemprov DKI tengah melakukan penghitungan biaya yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu untuk dapat menyewa rusun. Hal tersebut dilakukan supaya Pemprov DKI Jakarta memiliki patokan harga yang sesuai dengan warga yang menyewa rusun tersebut.

"Lagi kita hitung sebenarnya berapa biaya yang pantas untuk orang tidak mampu. Kalau misalnya Rp 135.000 per bulan dan dia bilang tidak mampu, tapi ternyata anggaran pulsa dia Rp 300.000 per bulan, kan enggak cocok. Makanya kita perlu survei lagi. Biar ada patokan," kata Basuki.

Pemprov DKI juga akan mengecek pekerjaan warga yang hendak menyewa rusun nantinya. Apabila warga tersebut tidak memiliki pekerjaan, maka ia akan mendorong warga untuk mengisi rusun Marunda. Karena,rencananya di kawasan itu, kata dia, akan dibangun sebuah kawasan industri seluas 170 hektar dengan kapasitas 250 pekerja. sumber

Nah bener ini, sudah baik itu dipindah ke Rusun
Yang anehkan jika udah duduki tanah negara, diminta pindah rusun baik2 ga mau, malah minta kompensasi rumah dan penjualan tanah lagi

SOURCE: www.kaskus.co.id

Basuki: Dikasih Rumah Enggak Mau, Orang Miskin Tahu Dirilah!

Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan mengapa warga tidak mau direlokasi, padahal Pemprov DKI telah memberikan segala fasilitas untuk warga bantaran Waduk Pluit. Dia pun menegaskan akan tetap menggusur rumah-rumah yang berdiri di tanah negara tersebut.

"Dikasih rusun, enggak mau. Dikasih rumah, enggak mau. Ya, kalau miskin pada tahu dirilah!" tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta itu di Balaikota Jakarta, Senin (29/4/2013).

Basuki mendengar informasi terakhir yang beredar bahwa warga Waduk Pluit tidak hanya menolak untuk direlokasi, tapi mereka juga menginginkan adanya pembagian lahan dengan meminta ganti rugi. Mendengar itu, dia tetap bersikukuh untuk menolaknya karena lahan itu merupakan lahan hijau milik pemerintah.
"Di Jakarta ini enggak pernah beres soal lahan. Kalau lahan negara kamu dudukin terus minta ganti rugi, mana bisa? Itu jalur hijau," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur tersebut memberikan jalan keluar terbaik bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menyejahterakan masyarakat yang hidup di bawah rata-rata. Apabila warga mendirikan bangunan ilegal di atas tanah negara, maka mau atau tidak, warga itu harus direlokasi untuk mewujudkan program unggulan Pemprov DKI.

Sementara dari sisi kesehatan, Pemprov DKI memberikan jaminan kesehatan dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi para peserta didik yang membutuhkan jaminan pendidikan.
"Kalau kamu nasibnya kurang baik dan masih miskin, kita kasih rumah, kasih pekerjaan. Anak Anda juga harus bisa kuliah, sekolah yang betul. Makanya kita terbitkan KJP. Jadi, kami fokus untuk merelokasi karena perintahnya begitu," ujar Basuki.

Selain menuding warga menempati lahan ilegal, Basuki juga menuding warga tidak membayar pajak bumi bangunan. Namun, saat Pemprov DKI akan membongkar bangunan ilegal itu, DKI diwajibkan membayar ganti rugi per meter perseginya.

Warga bantaran Waduk Pluit rencananya akan direlokasi ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Adapun persyaratan warga yang berhak menempati rusun itu adalah warga yang tidak memiliki tempat tinggal, warga asli DKI, memiliki Kartu Keluarga (KK), dan berpenghasilan di bawah rata-rata.

sumber : kompas

http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Khlwp

SOURCE: www.kaskus.co.id

Quote: Selamat Datang di Thread Ane gan
Silahkan di Komeng
Bila ditanya siapakah atlet perempuan yang melegenda di dunia bulutangkis Indonesia? Pasti Anda akan menjawab Susi Susanti, Verawaty Wiharjo dan masih banyak lagi. Lantas bagaimana dengan dunia tenis? Ada seorang atlet kelahiran Yogyakarta yang berhasil mengharumkan nama bangsa di dunia tenis internasional. Ia adalah Sri Rahayu Basuki atau lebih dikenal dengan nama Yayuk Basuki.

Spoilerfor :Yayuk Basuki:

SOURCE: www.kaskus.co.id